Industri Pariwisata Minta Ditunda,Menkeu Sri Iuran BPJS Harus Naik

oleh -
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat berbicara did epan forum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 24 Agustus 2019. Sri didapuk sebagai Ketua IAEI periode 2019-2023. Foto:IG-@srimulyani

JALAJAHNUSAE.com – Kalangan industri pariwisata mememinta agar pemerintah menunda kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Sebab kenaikan iuran ini akan mendorong beban perusahaan untuk menaikan subsidi BPJS Ketenagakerjaan. Efek domino lainnya, karyawan pun akan meminta terjadi kenaikan tunjangan kesehatan.

“Menurut hemat saya, timing kenaikan  iuran BPJS saat ini belum tepat, khususnya di saat kondisi pariwisata kita belum stabil. Untuk itu,usul saya, ditunda dulu saja sampai keadaan membaik,” kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung,Bali  I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya kepada Jalajahnusae.com, Senin (26/8/2019).

Menurut Rai—yang juga Ketua PHRI Badung,Bali ini pemerintah hendaknya bisa mencari formula lain untuk menutupi desifit keuangan. Menaikan iuran BPJS hanya sebagai alternative saja jika secara keseluruhan komponen usaha sudah membaik.

“Oleh sebab itu, industri pariwisata di Bali akan merapatkan barisan dalam mensikapi wacana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS ini,” ungkap Rai.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung,Bali I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya. Foto: dok pribadi

Dibagian lain, BPJS Watch mengatakan nominal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlalu berlebihan. Jika iuran dipatok terlalu mahal, maka BPJS Kesehatan akan didera masalah keuangan yang lebih parah.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut iuran yang kian mahal membuat orang malas untuk membayar iuran BPJS Kesehatan per bulannya. Apalagi, kenaikan iuran itu tidak disertai dengan jaminan pelayanan kesehatan yang mumpuni.