Manajemen Krisis Kepariwisataan Tingkatkan Jaminan Keselamatan Wisatawan

oleh -
Pariwisata menjadi sektor unggulan di NTB dan dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata NTB semakin dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan asing. Foto: dok kemenpar

JALAJAHNUSAE.com – Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dapat meningkatkan jaminan bagi keselamatan wisatawan.

“Wisatawan yang datang ke sebuah destinasi tentu menginginkan agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Demikian pula dengan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya pembentukan MKK di NTB, kualitas jaminan keselamatan bagi wisatawan diharapkan dapat meningkat,” ujar Kadispar NTB, Lalu M. Faozal, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Krisis Kepariwisataan NTB di Hotel Lombok Astoria,pekan ini.

Jaminan keselamatan, tambahnya, merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seluruh penyedia jasa terkait pariwisata dan keamanan.

Selain memerhatikan pengelolaan keamanan di tempat rekreasi maupun akomodasi dan layanan keselamatan di sejumlah fasilitas umum juga harus dikelola dengan baik.

Ia mengatakan pariwisata menjadi sektor unggulan di NTB dan dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata NTB semakin dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan.

“Dengan demikian, kebutuhan terhadap jaminan keselamatan wisatawan yang datang pun meningkat, apalagi dalam lima tahun terakhir krisis kepariwisataan sedang banyak terjadi, mulai dari bencana alam, bencana teknologi, hingga isu hoaks. Oleh karena itu, diperlukan manajemen khusus yang mengelola krisis kepariwisataan. Maka, situasi buruk yang sedang terjadi tidak menghalangi kedatangan wisatawan,” ujar M. Faozal.

foto: dok kemenpar

Dalam pelaksanaannya, MKK Daerah di NTB akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah (pemda), akademisi, industri, komunitas pariwisata, hingga media.

Peranan masing-masing pihak akan dibagi sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata NTB.

Setelah pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai, akan dilakukan pembentukan MKK Daerah tingkat kabupaten.