UMK 2020 Banjar Naik Rp 143 Ribu Jadi 1.8 Juta

oleh -
Wali Kota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih membantu menarik jaring ikan warganya yang menjadi nelayan di Pantai Timur Pangandaran. Foto: Jalajah Nusae/adhi

JALAJAHNUSAE.com – Upah Minimum Kota (UMK) Banjar,Jawa Barat pada tahun 2020 naik Rp. 143 Ribu menjadi Rp. 1.831.884. Pada tahun 2019 UMK Kota Banjar tercatat 1.688.217. Dari besaran UMK yang disahkan Gubernur Jawa Barat melalui surat edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat Tahun 2020, Banjar merupakan yang terendah.

Konsekuensi dari rendahnya UMK ini,Kota Banjar berpeluang menjadi lumbung industri karena dianggap memiliki upah rendah. Bagi para pengusaha, tentu sangat menguntungkan dan bisa lebih leluasa untuk melakukan daya saing produksi.

Sementara itu Kabupaten Karawang mencatat  UMK tertinggi di Jawa Barat dengan nilai Rp 4,59 juta

Wali Kota Banjar Ade uu Sukaesih memberikan semangat kepada warganya yang mengandalkan hidup dari menangkap ikan di laut. Foto: adhi

“Dewan pengupahan memberikan rekomendasi ke Pak Gubernur sesuai yang diminta bupati/walikota,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ade Afriandi, sebagaiman dikutip dilansir  Tempo, Jumat, (22/11/2019).

Ade mengatakan, produk hukum penetapan UMK 2020 di Jawa Barat kali ini , berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dituangkan berupa Keputusan Gubernur.

“Surat Edaran juga produk tata usaha negara. Prinsipnya sama, produk tata usaha negara itu memiliki konsekuensi hukum,” kata dia.

Warga Banjar mengadu nasib sebagai nelayan di Pantai Pangandaran. Foto: adhi

Substansi Surat Edaran tentang pelaksanaan UMK yang diteken Ridwan Kamil pada 21 November 2019, justru lebih rinci.

Sebelumnya, Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan UMK hanya berisi daftar besaran penetapan UMK.

“Pak Gubernur ingin membuat kebijakan yang seadil-adilnya dari kacamata hukum dan Jawa Barat,” kata Ade.

Ade mengatakan, Surat Edaran itu sengaja tidak melulu berisi soal upah.

“Ini juga jadi peringatan bagi pengusaha agar tidak selalu menggunakan kondisi penetapan  upah minimum untuk hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini juga untuk mendorong perusahaan lebih terbuka pada pekerja dan serikat pekerjanya,” kata dia.

Grafis: CNBC Indonesia

(adh)