Kadin Minta BPPI Segera Dihidupkan

oleh -
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi. Foto: Ist

JALAJAHNUSAE.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah segera menghidupkan kembali Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang dibentuk berdasarkan UU no 10 tahun 2009 tentang Pariwisata.

Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak virus corona yang mulai dirasa memukul sektor pariwisata.

“Industri pariwisata nasional harus diselamatkan dari dampak wabah corona yang mempunyai efek domino terhadap hampir semua sektor industri dari mulai UMKM hingga Industri besar dan semua lapisan masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi, sebagaimana dilansir dari situs Kadin.id.

Berdasar pada data yang dihimpun Kadin, dia memperkirakan total penurunan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 6, 3 juta kunjungan atau 19 juta roomnights.

Sehingga total wisman dari yang sebelumnya mencapai 16 juta di tahun 2019 akan menjadi 10 juta kunjungan.

Jika ave spending (pengeluaran rata-rata) 1000 dollar AS, maka akan ada loss forex sebesar 10 milyar dollar AS.

Sementara penurunan turis domestik diperkirakan dari sekitar 270 juta kunjungan akan turun 20% atau sekitar 50 juta kunjungan dengan ave stay (rata-rata tinggal) 1,5 malam, dengan total 75 juta roomnights.

Jika ave spending Rp 500.000, maka akan ada loss RP 37,5 Trilun.

Kadin, kata dia, telah merumuskan beberapa usulan sebagai langkah antisipasi dampak wabah corona pada industri pariwisata.

Untuk wisman, pihaknya mengusulkan agar BPPI yang dibentuk berdasarkan UU no 10 tahun 2009 tentang Pariwisata diaktifkan kembali.

“BPPI untuk menampung dana promosi dan insentif pariwisata dari semua Kementerian dan Pemerintah Daerah, minimal 2,5% dari pajak daerah hotel dan restoran. Selain itu juga BPPI melakukan promosi, insentif  dan event pariwisata,” ungkap Kosmian.

Menurutnya, paket kunjungan ke Indonesia yang disubsidi pemerintah juga dapat diterapkan, seperti halnya yang dilakukan negara lain, seperti paket Beyond Thailand.

Dia mencontohkan, paket 3 malam 4 hari Bali-Borobudur-Jakarta seharga 150 dollar AS termasuk didalamnya tiket, akomodasi, transport dan sarapan.

Jika biayanya 200 dollar AS, maka pemerintah memberikan subsidi 50 dollar AS/pax.

Bentuk, tatacara, pelaksanaan  (What, When, How) seperti itu dikatakannya, telah diusulkan oleh Kadin Pariwisata  dan asosiasi terkait seperti PHRI, ASITA, ASTRINDO, INACA, dll.

“Untuk akses ke Indonesia, jumlah airline seats harus ditingkatan minimal 50% dari saat ini yang hanya 19 juta seats menjadi 30 juta seats,” kata Kosmian.

Pemerintah, lanjut dia, sebaiknya memberikan insentif untuk penerbangan dari luar negeri yang mampir ke Indonesia, seperti halnya yang dilakukan negara lain.

Misalnya, subsidi avtur dan biaya airport sehingga bisa menurunkan harga tiket. Sama halnya untuk domestik, tiket pesawat harus diturunkan.

“Tidak masuk diakal kalau kapal yang sama, tanggal yang sama,  tapi tiket Jakarta-Bali bisa lebih mahal dari Jakarta ke Bangkok, padahal katanya 60% biaya adalah biaya avtur,” ungkap Kosmian.

Dia juga mengatakan, government meeting (pertemuan pemerintahan) adalah lokomotif kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Dengan meningkatkan kegiatan pertemuan pemerintahan dan  diarahkan ke daerah tujuan wisata yang sedang dikembangkan atau yang baru terkena bencana, seperti yang baru-baru ini terjadi di Lombok dan Anyer.

“Kadin Pariwisata bersama asosiasi terkait bersedia diberikan wewenang menentukan derah wisata mana yang diprioritaskan untuk tujuan government meeting,” kata dia.

Dia melanjutkan, untuk meningkatkan UMKM daerah, dalam kegiatan government meeting di daerah, dapat diadakan kunjungan wisata setengah hari, wisata kuliner dan belanja oleh-oleh khas daerah.

“Insentif perpajakan pribadi pun bisa diberikan untuk liburan ataupun kegiatan pertemuan korporasi ke daerah tujuan wisata dalam negri,” ujarnya.

Kosmian memaparkan, usulannya secara umum diantaranya adalah pertama, pengadaan pembiayaan semacam fasilitas likuiditas Pembiayaan Pariwisata  dengan bunga disubsidi dan pembiayaan dengan kredit ekspor.  Yakni yang bisa digunakan untuk take over existing kredit bank, untuk membiayai renovasi dan pengembangan atau pembangunan baru.

Kedua, relaksasi pembayaran pokok dan bunga bank selama 1-3 tahun.

Ketiga, relaksasi pembayaran pajak daerah dan pajak pusat serta penghapusan denda dan bunga 2%/bulan selama 1-3 tahun.

Keempat, meningkatkan kegiatan government meeting ke daerah-daerah tujuan wisata yang akan dikembangkan.

Kelima, menghilangkan dampak psikologis akibat virus corona.

“Harus ada kampanye save traveling via airplane ataupun kereta api. Tingkat kematian corona hanya 2,5% , jauh lebih kecil dari demam berdarah dan TBC, dan SARS”.

Keenam, kegiatan Government Meeting dapat diprioritaskan pada rantai manajemen lokal untuk menyelamatkan hotel-hotel daerah.

Ketujuh, pajak/pungutan daerah untuk hotel dan restoran, pajak hiburan dan lainnya dijadikan pajak pariwisata yang besarnya maximum 7 %, diturunkan dari yang asalnya 10%, dan dibagi kepada Pemda TK I Provinsi, Pemda TK II Kabupaten dan BPPI/BPPD untuk promosi pariwisata.

Sebagai pembanding, pajak hotel di Singapore GST 7%, Malaysia SST6% , Brunei  tidak ada pajak, Thailand VAT 7% dan Vietnam VAT 7%.

(adh)