Bahaya,Citra Hotel Bisa Rusak Gara-gara Penggrebekan Ala Andre Rosiade

oleh -
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PHRI PHRI Yusran Maulana. Foto: Jalajah Nusae/adhi

JALAJAHNUSAE.com – Pengelola hotel di Padang Sumatera Barat merasa cukup terganggu oleh aksi penggrebekan PSK online oleh anggota DPR RI Andre Rosiade. Apalagi hal itu dilakukan di hotel yang secara legalitas memiliki kelengkapan perizinan.

Tidak sampai disitu, tindakan yang kurang elegan tersebut secara tidak langsung juga telah merusak citra pariwisata di Sumatera Barat. Bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan industri perhotelan di tanah air.

“Kita semua setuju, niat untuk memberantas prostitusi harus didukung. Tapi yang kami pertanyakan dan tidak sependapat adalah caranya. Tidak bisa seperti itu, karena hotel yang dibangun ratusan miliar, masa iya seolah-olah digambarkan sebagai sarang prostisusi,” demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yusran Maulana kepada Jalajahnusae.com,Jumat (07/02/2020).

Yusran menyayangkan cara-cara yang dilakukan Andre karena tidak sesuai dengan tatanan yang ada. Seharusnya sebagai anggota DPR dia lebih mengerti.

“Janganlah kami diobrak-abrik demi konspirasi politiknya. Andre selalu beralasan konstituennya terbesar di sini (Padang), katanya dapat laporan dari masyarakat maka dia merasa punya kewajiban untuk memberantas prostitusi, sampai sini poinnya baik, saya setuju. Tapi jangan dikesankan hotel mempersiapkan itu (prostitusi),” tambahnya.

Bayangkan, dalam penggrebekan digambarkan seperti sedang Party Prunk. Hotelnya di-blowup. Padahal hotel salah apa, karena dia fungsi-nya kan sebagai penyedia akomodasi. Diseluruh dunia standarnya sama, melayani tamu yang datang untuk menginap.

“Kita di sini hotel, hotel juga masyarakat kan? faktanya kita malah dirugikan. Kalau mau gerebek koordinasi dulu dengan kita. Ini yang saya sayangkan. Biasanya Polisi melakukan penggrebekan selalu berkoordinasi dengan kita, tapi kali ini tidak. Ini aneh,” tegasnya.

Menurutnya, kalau mau bertamu ke rumah orang lazimnya ke ruang tamunya dulu.

“Bukan langsung ke kamarnya. Hotel ini rumah untuk traveler, nggak bisa main masuk kamar saja. Kalau main buka-buka kamar saja, bahaya ini,” ujarnya lagi.

Lebih dari itu, Yusran sangat menyesalkan sikap Andre yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk menyaksikan proses penggerebekannya dalam video yang dibagikannya di media sosial.

“Semua ada aturannya, dan saya rasa Andre seorang anggota DPR, pembuat UU tahu hukum lah. Kalau semua anggota legislatif bisa main gerebek-gerebek gitu bahaya lah kita sebagai pebisnis. Dapat laporan dari masyarakat sedikit langsung gerebek, semua ada aturannya,” papar Maulana.

Lebih lanjut ia menyambut baik sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Komisi III menyoroti kasus ini secara hukum sehingga bisa terlihat jelas siapa yang salah.

“Kita selesaikan secara bijaksana, kita mau buka-bukaan secara hukum. Kita punya CCTV di semua koridor dan siap kami buka jika diminta. Kami bisa tau siapa yang reservasi, siapa yang buka pintu, kenapa tidak ada handuk di kamar,” tegas Maulana.

Oleh sebab itu, Yusran minta stop pencemaran nama baik ini karena sangat merugikan pengelola hotel.Ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang membantu pihaknya karena masalah ini telah mengganggu pariwisata Sumbar dan Kota Padang khususnya.

“Pemprov dan Pemkot bantu kami, ambil tindakan jangan diam saja. DPRD juga kenapa diam saja. Memerangi prostitusi itu sama saja dengan memerangi korupsi, kita dukung seratus persen, tapi ada aturannya,” jelasnya.

Sementara itu, Andre Rosiade kepada media telah membantah bahwa dirinya telah memesan kamar hotel 606 dan 608 tersebut.

“Ini tidak benar saya yang memesan kamar tersebut. Saya tidak pernah datang ke resepsionis dan membayar,” kata Andre.

Andre menyebutkan, yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu partainya sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur.

Menurut Andre, beredarnya kuitansi pemesanan kamar hotel itu di media sosial tidak akan diperpanjang urusannya.

“Saya tidak ingin memperpanjang persoalan itu karena saya tidak ingin mengganggu dunia perhotelan di Padang,” kata Andre.

(adh)