Penyaluran Insentif Pariwisata Mesti Selektif, Ini Kata Ekonom CORE

by -
Ilustrasi

JAKARTA, Jalajahnusae.com – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai pemberian insentif yang selektif akan berdampak cukup signifikan bagi pemulihan industri pariwisata Tanah Air. Dengan kata lain, pemerintah harus tepat ketika mengalokasikan insentif.

” Apalagi, saat ini pemerintah sudah sepakat memberlakukan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri nanti,” ujar Faisal, Minggu (4/4/2021), seperti dikutip Jalajahnusae.com dari Bisnis.

Faisal pun berharap pemerintah bisa memperkuat intervensi terhadap industri pariwisata melalui penyaluran insentif tahun 2021 ini.

Menurutnya, pemerintah mesti menjadikan insentif sebagai kompensasi atas kebijakan pelarangan mudik yang berpotensi memperparah kondisi pelaku usaha pariwisata pada kuartal kedua mendatang.

Dari sisi fiskal, lanjutnya, tinggal diarahkan pelebaran utang pemerintah tinggal diarahkan untuk intervensi sektor pariwisata dan juga sektor-sektor lain.

Penyaluran insentif mesti selektif agar efektif. Namun, kata Faisal, berdasarkan pengalaman sebelumhya, banyak intervensi pemerintah yang diberikan secara pukul rata.

” Selain itu, stuasi ini agak dilema sebab kalau pergerakan massa didorong angka positif Covid-19 di Indonesia akan naik. Walaupun ada prokes, akan tetap susah menjaga keramaian di destinasi wisata,” jelasnya.

Dana Hibah Disalurkan Kuartal II/2021

Sebagaimana diketahui, dana hibah pariwisata diperkirakan dapat terealisasi pada kuartal II/2021.

Hal tersebut tentunya memberi sedikit angin segar mengingat pada kuartal ini industri pariwisata Tanah Air kehilangan momentum seiring dengan diberlakukannya pelarangan mudik.

Plt. Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Frans Teguh mengatakan bahwa skema pembagian insentif dana hibah sedang disiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Insentif dana hibah untuk pelaku usaha pariwisata sedang kami siapkan. Mudah-mudahan skema ini kelar secepat mungkin, Kami harapkan kuartal II/2021 bisa cair,” ujar Frans, kemarin.

Selain itu, sambung Frans, pemerintah mengupayakan efektivitas sertifikasi cleanliness, healthiness, safety, dan environmentally good (CHSE), serta mempercepat proses vaksinasi di sektor pariwisata.

Kendati pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran, aktivitas wisata di setiap daerah tidak dibatasi, dengan catatan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Frans menilai hal tersebut masih memungkinkan terjadinya perputaran uang di industri pariwisata dari masyarakat setempat yang melakukan kunjungan ke lokasi wisata terdekat.

Dengan demikian, lanjutnya, pelaku usaha pariwisata diharapkan tetap memastikan penerapan protokol kesehatan.

Lebih jauh, Frans menerangkan bahwa fokus pemerintah pada kuartal II/2021 adalah menggenjot wisata domestik. Terkait dengan hal tersebut, seluruh perangkat dan mekanisme yang mendukung dipastikan siap.

“Terutama mekanisme yang bisa memastikan tidak terjadi kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru,” ujarnya.

Dengan demikian, tambah Frans, saat ini pemerintah belum bergerak ke pasar internasional. Sampai dengan ini, belum diketahui kapan waktu pasti kembali dibukanya perbatasan RI terhadap turis asing. (*/adh)