Hotel Diminta Melengkapi Data Keanggotaan Untuk Mendapatkan Vaksin

by -
Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar saat mengikuti rakercab BPC PHRI Kabupaten Bogor melalui zoom meeting dari Bandung, Kamis (04/02/2021). (Foto: Jalajah Nusae/adhi)

BANDUNG, Jalajahnusae.com – Pengelola hotel di Jawa Barat diminta untuk segera melengkapi administrasi keanggotaan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Hal ini penting dilakukan untuk bisa mendapatkan subsidi vaksin gratis.

“Kepada semua BPC PHRI di Jawa Barat saya harapkan bisa segera mengirimkan data dan iuran langsung ke DPP PHRI Pusat. Ini sangat penting karena kaitannya juga dengan pemberian vaksin dari pemerintah,” demikian disampaikan Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar saat mengikuti rapat kerja cabang (rakercab) PHRI Kabupaten Bogor melalui zoom meeting, Kamis (04/02/2021).

Menurut Herman, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini banyak hotel yang mengalami kesulitan. Untuk itu, DPP PHRI telah memberikan kebijakan keringan iuran yang dibayarkan sebesar 20 persen saja.

“Ini dimaksudkan untuk memperlancar agar segera keluar Nomor Induk Keanggotaan (NIK) dengan membayar kewajiban iuran ke BPP PHRI 20 persen, sedangkan yang 80 persen ke BPC masing-masing,” jelas Herman.

Ditambahkan Herman, kesempatan ini diberikan bagi hotel dan restoran yang berkomitmen untuk menjadi anggota PHRI yang tentunya ada kewajiban berupa uang pangkal (sekali bayar) dan iuran anggota. Semuanya berdasarkan AD/ART PHRI.

“Sebagai anggota PHRI berarti juga  ikut serta mengakselerasi penghentian penyebaran Covid-19, sekaligus turut mendorong kebangkitan pariwisata Indonesia,” lanjutnya.

Program vaksinasi gratis dari pemerintah melalui DPP PHRI-nya deadline pendaftarannya sudah selesai pada 3 Februari lalu.

Namun karena masih banyak beberapa hotel yang belum melengkapi persyaratan maka diperpanjang hingga Jumat, (05/02/2021) ini.

DPP PHRI sendiri sudah menyiapkan pendaftaran dengan Google Form. Peserta tinggal diminta untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah merupakan anggota PHRI yang surat tanda anggotanya masih berlaku dan sesuai dengan data yang ada di BPP PHRI.

Data yang diperlukan adalah seluruh nama Pengurus Perusahaan (Dewan Komisaris dan Direksi) beserta seluruh karyawan Perusahaan.

“Nah, bagi yang belum mendaftar atau sudah tapi belum membayar iuran agar segera diurus untuk bisa mendapatkan NIK,” ujar Herman mengingatkan.

Sementara itu, Ketua BPC Kabupaten Bogor Budi Sulistyo mengemukakan terkait dengan vaksinasi gratis dari pemerintah pihaknya sudah menyampaikan kepada para anggota.

“Kami juga telah bergerak cepat, agar program vaksinasi ini bisa menjangkau seluruh anggota PHRI dan pengelola hotel di Kabupaten Bogor,” tandas Budi.

Budi juga berkomitmen untuk membantu para pengelola hotel yang belum masuk menjadi anggota PHRI dengan memberikan akses kemudahan. (adh)