Kemenhub Anggarkan 2,9 Triliun Untuk Transportasi di 5 Destinasi Super Prioritas

oleh -
Menhub Budi Karya Sumadi beserta jajarannya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/20). (Foto Kemenhub)

JALAJAHNUSAE.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan dukungan untuk aksesibilitas di 5 (lima) destinasi pariwisata Super Prioritas. Dukungan tersebut berupa rencana pembangunan infrastruktur transportasi yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran Kemenhub pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/20).

Dalam hal ini, Kemenhub telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,9 triliun untuk infrastuktur dan pelayanan transportasi di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di 5 destinasi pariwisata super prioritas harus dituntaskan di tahun 2020. Dan selanjutnya untuk tahun 2021 akan difokuskan pada destinasi pariwisata yang lainnya.

“Untuk 5 destinasi pariwisata super prioritas, dari sektor transportasi tahun ini pengembangannya ditargetkan tuntas tahun ini,” tutur Menhub Budi, disitat dari laman Kemenhub.

Berikut beberapa alokasi rinci untuk kelima destinasi itu, yakni pada destinasi Danau Toba, untuk tahun ini Kemenhub telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,03 triliun guna pembangunan infrastruktur di sektor darat, perkeretaapian, dan udara.

“Pembangunan sarana juga dilakukan untuk destinasi Danau Toba, yaitu pembangunan kapal ro-ro 200 GT dan prototipe bus air ro-ro yang ditargetkan selesai tahun 2020. Sedangkan yang telah beroperasi sejak tahun 2019 yaitu 2 (dua) kapal ro-ro 300 GT,” papar Budi.

Selanjutnya di Destinasi Borobudur, pada tahun ini Kemenhub telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pembangunan pada sektor darat dan perkeretaapian. Sekarang Destinasi Borobudur dapat diakses melalui Bandara Adi Sutjipto dan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulonprogo. Selain itu dapat juga diakses melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Solo, melalui jalur darat.

“Untuk akses dari dan ke YIA, telah disiapkan transportasi antarmoda sebanyak 4 trayek khusus untuk bandara dari total 13 trayek yang dilayani, selain itu dapat juga menggunakan kereta api khusus menuju ke Yogyakarta Internasional Airport,” ungkap Budi.

Kemudian untuk Mandalika, pada tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp. 40 milyar untuk sektor darat dan laut, dengan pintu masuk melalui penerbangan, yaitu Bandara Internasional Lombok. Transportasi dari dan ke bandara telah disiapkan angkutan antarmoda yang di subsidi Pemerintah untuk menuju bandara dan juga dari Pusat Kota menuju Mandalika.

“Seluruh pembangunan infrastruktur di Destinasi Mandalika selain untuk pengembangan pariwisata, juga untuk persiapan pelaksanaan MotoGP tahun 2021 di Mandalika,” tambahnya.

Sementara di Labuan Bajo, tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 435 milyar untuk sektor darat, laut, dan udara. Diantaranya perpanjangan runway Bandara Komodo pada tahun 2020 menjadi 2.450 meter dengan alokasi anggaran APBN.

Sedangkan untuk perpanjangan menjadi 2.750 meter, perluasan apron, perluasan terminal penumpang, pembangunan terminal kargo, pembangunan helipad, serta pembangunan fasilitas sisi darat lainnya pembiayaannya melalui skema pendanaan KPBU. Pelayanan transportasi antarmodanya, aksesibilitas bandara disiapkan rute Loop Bandara Komodo – Labuan Bajo.

Destinasi terakhir yaitu Destinasi Likupang, tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp. 146 milyar, berupa dukungan untuk sektor darat, perkeretaapian, laut, dan udara untuk Likupang dan sekitarnya. Dengan pintu masuk penerbangan via Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Pengembangan di tahun 2020 berupa perluasan terminal penumpang dan perpanjangan runway menjadi 2.800 m.

Terkait hal tersebut, Komisi V DPR memberikan dukungannya kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas transportasi di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu. DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada proses pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DPR juga meminta pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastuktur dan fasilitas transportasi di 5 destinasi ini diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan dioperasikan secara profesional sesuai standar pelayanan. Guna meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha.***(IG)