BRTI Dibubarkan Ada Potensi Monopoli Industri Telekomunikasi

oleh -
Ilustrasi. Base Transceiver Station (BTS). foto: Jalajah Nusae/adhi

JAKARTA, Jalajahnusae.com  – Pembubaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dinilai kurang tepat dalam kondisi persaingan global saat ini.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) melihat langkah pemerintah memberangus BRTI akan kehilangan penengah ‘wasit’ agar persaiangan bisnis telekomonikasi berjalan sehat.

Ketua Umum Mastel, Kristiono mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memperkuat BRTI, di tengah kompetisi yang makin ketat, bukan membubarkannya.

Penguatan yang optimal dapat diwujudkan dengan mengembalikan BRTI ke ide awal yaitu lembaga telekomunikasi yang independen, seperti Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat.

Selain itu, penguatan juga dapat dilakukan dengan model tata kelola industri telekomunikasi yang bersifat multi pemangku kepentingan atau multi stakeholders.

“Pembubaran BRTI dengan mengembalikan ke Kominfo tidak tepat seharusnya dengan perkembangan industri sebagaimana dikutip dari bisnis.com, Senin (30/11/2020).

Dia menjelaskan bahwa kehadiran BRTI sebagai lembaga regulasi independen, diperlukan seiring dengan perubahan industri telekomunikasi dari monopoli (natural) menjadi kompetisi.

Persaingan monopoli terjadi karena salah satu operator telekomunikasi – PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., yang merupakan milik negara.

Saat itupun pembentukan Lembaga yang independen dari pemerintah tidak disepakati, yang terbentuk adalah lembaga yang masih melekat di Kementrian Kominfo dengan menambahkan unsur masyarakat.

“Jadi pembentukan lembaga itu bertujuan mendorong kompetisi yang sehat, dan dengan perkembangan industri yang makin kompleks memerlukan regulasi yang adaptif,” kata Kristiono.

Adapun mengenai dampak pembubaran terhadap persaingan industri telekomunikasi, menurut Kristiono, secara fungsional tidak terganggu karena fungsional beralih ke Kominfo. Permsalahannya terdapat pada independensi

“Dengan dibubarkannya BRTI dan dialihkan ke Kominfo, maka aspek independensinya tidak terpenuhi,” kata Kristiono. (*/adh)