Kenapa Indonesia Keok Di Bidang Investasi,Ini Kata Pelaku Industri

oleh -
Foto:IG-@Jokowi

JALAJAHNUSAE.com – Wajar  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa berat karena dari 33 perusahaan asal Tiongkok tak satu pun yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Mereka memiliki merelokasi perusahaannya ke negara Vietnam (23), Malaysia (10) dan sisanya pergi ke Thailand dan Kamboja.

“Problem investasi ini sudah lama terjadi. Kami dari industri telah memberikan masukan kepada Presiden,tetapi implementasi di ujungnya jauh dari yang diharapkan. Satu kementerian dengan kementerian lain sering tak singkron dalam kebijakan. Jadi menurut saya, titik krusialnya lebih kepada deregulasi,” kata CEO  Tirapah Bysra Management Maulana Yusran kepada Jalajahnusae.com, Kamis (5/9/2019).

Menurut Yusran—yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sebetulnya Presidan berkali-kali menyampaikan keinginan, bagimana mempermudah peluang investasi melalui regulasi. Termasuk merevisi dana negative investasi,cara memperoleh perijinan melalui Online Subission System (OSS), dan lainnya.

“Jadi, menurut saya, yang perlu segera dilakukan adalah evaluasi regulasi. Ini juga yang kami sampaikan sesuai permintaan presiden melalui Mensesneg, masukan apa dari PHRI dan beberapa asosasiasi pengusaha lain. Sebab yang kami rasakan, regulasi ini yang menjadi kendala utama di lapangan,” kata Yusran.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.
Foto: antara

Pemerintah dalam membuat sebuah aturan belum ada singkronisasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih (overlapping) sehingga menimbulkan kesulitan dan biaya tinggi.

“Ini yang memberatkan investor. Wajar kalau kemudian kita  kalah dengan Vietnam,Bangkok dan negara tetangga lainnya,” lanjut Yusran.

Birokrasi di Indonesia selalu menjadi kendala untuk peluang investasi.Jangankan pengusaha asing,pengusaha local saja,kata Yusran,sering mengalami kesulitan. Belum lagi ditambah masalah pajak yang dinilai sangat tinggi.

“Kira-kira kalau di sektor pariwisata, pertanyaannya sama, kenapa keluar negeri lebih murah naik pesawat ketimbang di dalam negeri. Seharusnya ini PR yang mudah,tapi karena tidak diseriusi untuk dibahas, akhirnya ya begini,” tambah Yusran.